Premium Lebih Baik Dinaikkan Harganya daripada Dibatasi

Pemerintah disarankan untuk memilih opsi yang lebih realistis dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Lebih baik pemerintah menaikkan harga premium, daripada melakukan pembatasan premium mulai April mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi mengatakan, opsi menaikkan harga premium lebih realistis, dimana kenaikannya sesuai perhitungan pemerintah pada tahun lalu dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 perliter.

Pembatasan premium dinilai dapat menimbulkan kekacauan  karena tidak didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana. Sementara rencana pemerintah mendorong penggunaan BBG untuk kendaraan umum akan sulit dilaksanakan, karena pemerintah belum menyediakan SPBG dan converter kit yang memadai.

Menurut Sofyan, kebijakan pembatasan premium akan berdampak buruk bagi pengusaha UMKM berupa melonjaknya biaya operasional. Sebagian besar pengusaha UMKM menggunakan mobil pengangkut berplat hitam untuk proses distribusi barang. Bila pemerintah melarang mobil pengangkut tersebut menggunakan premium, maka biaya pengangkutan akan meningkat hingga 2 kali lipat karena harus menggunakan BBM non subsidi.