Perspektif Indonesia: Carut Marut Pilkada dan Korupsi di Daerah

Banyak cerita tentang Pilkada yang bermasalah. Banyak juga cerita tentang  pejabat daerah yang terpilih terlibat dan menjadi terdakwa kasus korupsi. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan menilai ada 2 persoalan utama yang menyebabkan terjadinya carut marut dalam Pilkada dan korupsi di daerah.

1. Persoalan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-undangan dibuat terlalu maju. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah misalnya, meloncat terlalu cepat dari kebiasaan politik Indonesia. Kita membuat eksperimen yang terlalu cepat melalui pemilihan langsung. Sementara rakyat belum siap, partai politik belum siap, aktor politik belum siap, bahkan penyelenggara pemilu juga belum siap.

2. Persoalan implementasi. Undang-undang yang maju itu pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala. Antara lain pemilih yang belum matang secara politik. Betapa tidak? calon kepala daerah yang menjadi terdakwa kasus korupsi, dipilih dan menang menjadi pejabat daerah. Dimana letak kedewasaan pemilih?
Persoalan impelementasi juga terkait dengan penyelenggara pemilu yang tidak netral atau memihak.

Selain itu transaksi antara parpol dengan aktor politiknya menimbulkan ongkos yang besar bagi bakal calon kepala daerah. Akibatnya, ketika terpilih mereka akan berfikir untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Mereka melakukan abuse of power, melanggar perizinan, menjadikan penerimaan pegawai sebagai proyek, tender-tender, dan sebagainya.

Sementara itu, anggota DPD-RI Sulawesi Barat, Asri Anas sependapat dengan pernyataan Djohermansyah. Namun ia kurang setuju jika pemilih (rakyat) dianggap kurang dewasa, karena hal itu merupakan bagian dari transisi politik. Asri Anas lebih menyoroti carut marut pilkada pada masalah politisi karbitan. Mental politisi karbitan itulah yang membuat mereka menggunakan segala cara untuk memang, termasuk dengan membodohi rakyat.  Partai politik juga membuka peluang munculnya politisi karbitan. Parpol akan menampilkan calon yang peluang menangnya besar tanpa peduli jejak rekam dan kapabilitasnya, atau calon yang uangnya banyak.