Home | Smart Worker | Smart Worker: Menggugat Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, 100 Tahun Hari Perempuan Nasional

Smart Worker: Menggugat Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, 100 Tahun Hari Perempuan Nasional

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Tanggal 8 maret lalu merupakan hari bersejarah bagi kaum perempuan di seluruh dunia. Pada hari itu kaum hawa di penjuru dunia termasuk Indonesia, merayakan satu abad Hari Perempuan Internasional. Di Indonesia, acara diisi dengan berbagai aksi yang dilakukan para aktivis perempuan, pekerja, dan penggiat lainnya. Salah satu isu yang diusung dalam peringatan 100 tahun Hari Perempuan Internasional itu adalah tuntutan kesetaraan gender di tempat kerja, yang selama ini dinilai belum diterapkan dengan baik. Karena hingga kini masih terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan antara lain dalam hal gaji, jabatan, tunjangan dan kondisi kerja.

Staff ILO untuk masalah gender, Lusiana Julia mengatakan, dalam sejarahnya, Hari Perempuan lahir dari isu tentang perempuan, hampir sama dengan isu perburuhan, seperti adanya eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.  Tantangan yang ada saat ini sifatnya lebih terselubung. Kalau dulu perempuan tidak punya kesempatan keluar rumah, dan tidak ada akses, maka sekarang kesempatan sudah terbuka.
Sudah banyak kaum perempuan berada diberbagai tempat kerja. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar  sudah ada kesetaraan. Terkadang perempuan masih diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kelihatannya sudah setara, padahal sebenarnya kalau didalami lebih jauh, masih ada sejumlah persoalan. Memang perempuan sudah masuk ke 50 % pasar kerja. Tapi kalau masuk ke level yang lebih tinggi, berapa banyak perempuan yang ada disana? Contohnya dari jabatan politik, dari sekitar 400 daerah kabupaten/kota di Indonesia, cuma ada 8 bupati perempuan. Sedangkan dari 33 propinsi cuma ada 1 gubernur perempuan. Kondisi itu juga masih terjadi di wilayah kerja publik dan swasta.

ILO sendiri sudah mempunyai 4 konvensi terkait kesetaraan gender, yaitu: Konvensi tentang perlindungan maternitas (saat perempuan hamil dan melahirkan), Konvensi tentang pengupahan, Konvensi tentang tidak adanya diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta Konvensi tentang tanggungjawab keluarga.

Sementara itu Direktur Direktorat Perempuan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Prihanani mengatakan, secara undang-undang, isu kesetaraan gender memang sudah ada, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Pengawasan dari pemerintah juga masih kurang. Contoh masih  adanya persoalan dalam kesetaraan gender di tempat kerja antara lain dalam hal tunjangan kesehatan.  Jika laki-laki/suami bisa menanggung kesehatan isri dan anaknya, maka hal itu tidak berlaku bagi perempuan. Contoh lainnya adalah masih sedikitnya perempuan yang dilibatkan dalam promosi jabatan.
Pemerintah memang sudah berusaha untuk mengeliminir persoalan gender, tapi aktualnya masih ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada perempuan.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

Post your comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in