Home | Smartorial | Anak Haram Demokrasi

Anak Haram Demokrasi

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Demokrasi memang membuka ruang terjadinya politik dinasti. Apalagi tak ada larangan bagi praktik pemusatan kekuasaan yang hanya berputar pada satu keluarga saja itu. Tapi sesungguhnya, demokrasi telah mati. Seolah-olah saja terjadi demokrasi, padahal yang terjadi adalah oligarki politik. Tetapi tidak mudah memang untuk menghentikan perilaku yang sarat nepotisme itu, sekalipun mengatur soal itu dalam peraturan perundangan.

Kita sepenuhnya mendukung upaya untuk menghentikan politik dinasti ini, tetapi tentu dengan cara yang elegan. Pelarangan atas kerabat pejabat incumbent maju dalam pemilihan kepala daerah, apalagi mengaturnya dalam perundang-undangan, sungguh rawan digugat. Selain berpotensi melanggar hak asasi manusia, juga mudah pula dipatahkan dan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Jadi akan lebih baik jika pemerintah mengatur ulang mekanisme perekrutan calon kepala daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Perekrutan yang diserahkan kepada partai politik, nyata-nyata telah terdistorsi perilaku elit politiknya, sehingga wajar pula jika kandidat yang muncul dalam pemilihan kepala daerah, bukanlah figur-figur ideal yang diinginkan rakyat.

 

Demokrasi memang membuka ruang bagi siapa pun, untuk memilih sekaligus dipilih. Tetapi demokrasi telah pula melahirkan ‘’anak haramnya’’ dalam praktik politik dinasti ini. Pada dasarrnya ini adalah pembajakan demokrasi. Karena politik kekeluargaan itu, menutup peluang, bahkan tidak memberikan kesempatan yang sama ke pihak lain untuk dipilih. Kompetisi pemilihan kepala daerah pun menjadi timpang. Pada akhirnya, kekuasaan menjadi serupa harta warisan yang penguasaannya cukup diwariskan kepada istri, anak, atau kerabatnya saja.

 

Kita memang harus memastikan kompetisi politik untuk lebih terbuka dan adil. Karena demokrasi yang benar, adalah memberikan hak politik dan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara, dan bukan memusatkan kekuasaan pada dinasti keluarga tertentu atau segelintir orang saja. Tetapi hal yang terpenting bagi kita adalah memastikan pemilihan kepala daerah berlangsung demokratis, tanpa intimidasi, dan politik uang. Hanya dengan kepastian itulah,, demokrasi tidak akan sempat melahirkan anak haramnya, yang kita kenal dengan sebutan politik dinasti.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in

as