Home | Smartorial

Smartorial

Bencana Demokrasi

Perjalanan mundur demokrasi kita telah dimulai. Sekelompok elit politik di negeri ini secara telanjang telah merebut kedaulatan dari tangan rakyat dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Ini sebuah bencana demokrasi yang tidak saja disesalkan oleh sebagian besar rakyat negeri ini, tetapi juga dunia internasional. Para elit itu bukan saja gagal, tetapi tidak mendengar suara rakyat. ... Selengkapnya

Sumpah Anas Urbaningrum

Bangsa ini semestinya percaya bahwa lembaga peradilan adalah tempat untuk mencari keadilan. Itu keniscayaan dari sebuah negara hukum yang harus dihormati setiap warga negara dan atau siapa pun yang tinggal di negara ini. Walaupun faktanya, keadilan tidak selalu bisa ditegakkan, karena banyak hamba hukum yang justru menciderai sumpah jabatannya, kita tetap harus menghormati apa pun hasil proses hukum itu. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan boleh runtuh, tetapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa itulah jalan terbaik untuk membangun keteraturan dan tatanan di negeri ini. ... Selengkapnya

Hati Nurani Wakil Rakyat

Hari ini, nasib kedaulatan rakyat ditentukan. Apakah wakil rakyat yang duduk di kursi rakyat itu menghormati dan menghargai hak milik rakyat, atau justru merampasnya, sangat tergantung bagaimana mereka menggunakan hak politiknya dalam sidang paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada. Rakyat tentu saja sangat berharap mereka memilih berdasarkan suara hati nuraninya. Tidak terikat sekat-sekat fraksi di parlemen, apalagi hanya tunduk pada instruksi elit partai politik. Sebab mereka adalah wakil rakyat, yang semestinya pula, hanya tunduk, patuh, dan loyal pada keinginan rakyat. ... Selengkapnya

Bentrok TNI-Polri

Bentrokan prajurit TNI dan Brimob yang terjadi di Batam tempo hari, memang bukan yang pertama. Sejak TNI dan Polri dipisah, tercatat berulangkali mereka adu kuat dan saling serang. Tentu saja konflik dan rivalitas itu, tidak boleh diremehkan, dan hanya diselesaikan dengan solusi-solusi parsial, atau bahkan sekadar seremoni simbolik. Tindakan tegas tentu diperlukan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah mencari akar persoalan, dan memetakan bagaimana sesungguhnya relasi dua institusi itu setelah dipisahkan. ... Selengkapnya

Boros Anggaran

Persepsi buruk publik terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2015, sangatlah wajar. Bukan saja karena anggaran belanja yang mencapai Rp 2.019 triliun itu hanya habis untuk kegiatan-kegiatan non produktif yang sulit memicu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemborosan di berbagai sektor. Salah satu yang mengejutkan adalah anggaran rapat yang mencapai Rp 18 triliun, dan biaya perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp 35,17 triliun. Ini pemborosan yang amat fantastis. ... Selengkapnya

Belajar Dari Korea

Kita harus berlari mengejar Korea Selatan yang kini menjadi tuan rumah Asian Games ke-17. Hajatan empat tahunan pesta olahraga terakbar bangsa-bangsa Asia itu, lebih dari sekadar pertarungan gengsi dan prestasi. Apalagi bagi tuan rumah juga menjadi pertaruhan simbol kemajuan perekonominya. Catatan prestasi yang gilang gemilang di arena pertandingan, pasti berbanding lurus dengan kemakmuran suatu bangsa. Logikanya, bangsa yang kaya dan maju pasti tak kekurangan biaya untuk membina para atlitnya. ... Selengkapnya

Palu Hakim Artidjo Alkostar

Untuk membuat koruptor jera, kita membutuhkan lebih banyak lagi sosok hakim agung pemberani seperti Artidjo Alkostar. Konsistensinya dalam memerangi korupsi di negeri ini, memang pantas diapresiasi. Bukan cuma sekali ia mengambil keputusan berani. Sebelum memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan, Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara, plus dicabut hak politiknya; ia juga memperberat hukuman politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dari 4 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Begitu juga hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada Djoko Susilo. Memang begitulah semestinya hakim bersikap terhadap para koruptor tanpa toleransi. ... Selengkapnya

Kabinet Tanpa Syarat

Bukan tanpa alasan jika publik memiliki harapan yang demikian tinggi terhadap pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. Selain meniupkan pembaruan, Gubernur Jakarta itu menjanjikan bahwa postur pemerintahan yang ramping, profesional, solid, efektif, dan bukan bagian dari bagi-bagi kekuasaan untuk koalisi partai politik pengusungnya. Tetapi rasanya, cita-cita itu menjadi sulid diwujudkan. Apalagi dengan melihat postur gendut kabinetnya; terdiri atas 34 menteri, dan 16 pos menteri di antaranya merupakan jatah untuk profesional yang berlatar belakang partai politik. ... Selengkapnya

Korupsi Politik

Vonis kasasi Mahkamah Agung mencabut hak politik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq menjadi sejarah baru perjalanan penegakkan hukum kita. Belum pernah sekalipun dalam sejarah hukum negeri ini seorang terpidana korupsi dicabut hak-hak politiknya, meski tuntutan semacam itu bukanlah yang pertama dalam peradilan tindak pidana korupsi. Persoalannya apakah hukuman itu setimpal dengan kejahatan yang dituduhkan terhadap Luthfi? ... Selengkapnya

Menumbuhkan Budaya Malu

Bangsa ini sudah semestinya belajar menumbuhkan budaya malu. Dengan memiliki rasa malu ini, setiap individu baik rakyat maupun wakil rakyat; politisi maupun pejabat publik, akan mampu mengendalikan diri, mengatur, sekaligus menjaga lisan dan perilakunya, agar tetap terhormat. Seorang politisi atau wakil rakyat misalnya, akan malu jika perilakunya tak mencerminkan, bahkan menciderai kehendak rakyat yang diwakilinya. Begitupula dengan pejabat publik, akan merasa malu jika dengan jabatannya itu justru menipu rakyat. ... Selengkapnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 828 | displaying: 1 - 10

Log in

Featured author

amel smart