Home | Smartorial

Smartorial

Rumah untuk Mantan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang kewajiban negara untuk menyediakan rumah bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden, sungguh menyakiti hati rakyat. Apalagi ditegaskan pula bahwa fasilitas itu harus sudah tersedia sebelum yang bersangkutan lengser. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani aturan itu menjelang berakhir masa jabatannya, sepertinya tidak menghiraukan suasana kebatinan rakyat di negeri. Ia tak paham atau memang tak mau tahu dan menutup mata bahwa ada jutaan rakyatnya yang sampai saat ini tidak memiliki rumah. ...

Seumur Hidup untuk Akil Mochtar

Tuntutan hukuman seumur hidup kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang diduga menerima suap dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah, sangatlah wajar. Tuntutan hukuman berat memang sudah semestinya dan pantas dijatuhkan untuk para penegak hukum yang justru melanggar hukum. Sebagai pihak yang tahu hukum, dan bertugas pula untuk menjaganya, maka pelanggaran oleh penegak hukum ini sesungguhnya tak termaafkan. Tak ada ampunan hukuman bagi pagar yang justru merusak tanaman yang dijaganya. ...

Bocor Anggaran

Bukan lagi rahasia bahwa tiap tahun, tak sedikit uang negara yang bocor, dan raib entah kemana. Tetapi jika kebocoran itu, sebagaimana data yang dirilis calon presiden Prabowo Subianto, mencapai sebesar Rp 1.000 triliun, atau bahkan sampai Rp 7.200 triliun, maka itu bukan lagi dikategorikan sebagai kebocoran. Itu layak disebut bencana besar, karena dampaknya, bahkan akan sanggup meruntuhkan bangsa ini. Jadi jika data itu valid, maka kita menghadapi persoalan maha besar yang amat serius. ...

Indeks Kebahagiaan

Adalah tugas dan kewajiban pemerintah untuk membuat publik sejahtera dan bahagia. Sekalipun ukuran kebahagian ini amatlah relative, sebab kebahagiaan seseorang tidak selalu sama, indeks kebahagiaan ini penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah mampu menunaikan tugas-tugasnya. Semakin tinggi indeks kebahagiaan suatu bangsa, berarti semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu pemerintahan. ...

Dana Publik

Penggalangan dana publik untuk kampanye pemilihan presiden, menjadi solusi awal menghentikan kebiasaan korup para pejabat publik. Mereka yang disokong oleh dana itu, kelak jika berhasil memenangi pemilihan, tak berkewajiban mengembalikannya, kecuali harus membayar kepercayaan itu dengan bekerja sebaik-baiknya untuk publik. Memang transparansi penggunaannya, tetap diperlukan sebagai pertanggungjawaban etik kepada publik. ...

Menggugat Keberpihakan Media

Telah semakin jelas dan gamblang media penyiaran yang tidak proporsional menyiarkan kampanye calon presiden. Afiliasi pemilik media yang begitu kasad mata terhadap calon presiden tertentu, telah sedemikian transparan menunjukkan keberpihakan media. Setidaknya ada lima media yang jelas-jelas melanggar asas keberimbangan dalam pemberitaan. Semestinya itu tidak boleh terjadi. Karena kebijakan media yang demikian itu tidak saja membuat pertarungan menjadi tidak fair, tetapi publik juga dirugikan. Hak publik untuk memeroleh informasi yang berimbang dirampas. ...

Debat Calon Presiden

Debat calon presiden dan wakil presiden, sangat diharapkan menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan pilihannya secara rasional. Itulah ruang bagi kandidat untuk menghadirkan diri mereka secara lebih dewasa di depan publik, dan bagaimana mereka menunjukkan visi dan misi sebagai seorang calon pemimpin. Sisi positif dan negatif dua kandidat itu tentu terlihat lebih jelas. Walaupun, sesungguhnya melihat debat itu saja sebagai pijakan untuk memilih, juga tidak sepenuhnya tepat. Karena yang utama adalah rekam jejak serta apa yang telah dikerjakan, bukan apa yang akan dan sedang dijanjikan. ...

Ujian Netralitas

Jangan pernah sekalipun menyia-nyiakan reformasi TNI. Akan menjadi kemunduran luar biasa jika reformasi di tubuh tentara nasional yang telah dibangun selama 16 tahun ini, rusak hanya karena setitik kecerobohan. Publik tentu percaya, TNI tidak akan pernah merusak bangunan yang telah susah payah ditegakkannya. Rasanya 32 tahun berada di bawah kekuasaan, dan menjadi alat kekuasaan, cukup mendidik TNI untuk bersikap di masa kini, yaitu hanya tunduk kepada negara, bukan penguasa. ...

Politisasi Soeharto

Adalah hak bagi siapapun untuk bernostalgia dengan masa lalu, termasuk melahirhadirkan kembali tokoh-tokoh kuat di masa silam ke masa kini. Ada kalanya, menengok kembali ke belakang memang diperlukan agar kita tak salah jalan menuju masa depan. Walaupun jika hal itu ditempuh oleh partai-partai politik, maka akan mudah ditebak arahnya, pasti untuk kepentingan politik instan, yaitu meraih dukungan dan simpati publik. ...

Politik Balas Jasa

Kepala daerah yang tidak netral dalam pemilihan presiden, sungguh mengecewakan publik. Karena keterlibatan tersebut tidak saja mengganggu obyektifitas, tetapi juga menyebabkan pelayanan publik terganggu. ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 812 | displaying: 1 - 10

Log in

Or you can

Connect with facebook